Makassar – Rombongan Komisi I, II, dan III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke PT. Pertamina Persero Marketing Operation Regional (MOR) Wilayah VII Makassar dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait kuota bahan bakar minyak (BBM) kendaraan bermotor, Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Rabu, (04/09/2024).
Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Firman Argo Waskito yang disambut oleh Regional Manager Retail Sales, I Gusti B. Suteja. Turut hadir Ketua Komisi I Syamsul Samad serta dihadiri oleh anggota dari ketiga komisi yakni Sabar Budiman, Mulyadi Bintaha, Syarifuddin, OPD terkait BPKPD, Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Kabag Penganggaran dan Pengawasan Irma Trisnawati dan Staf pendamping dari Sekretariat DPRD Prov Sulbar.
Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kuota distribusi BBM dan LPG di wilayah Sulawesi Barat, serta implikasi dari kebijakan perpajakan BBM terhadap perekonomian daerah.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari PT. Pertamina MOR VII memberikan penjelasan terkait alokasi kuota BBM dan LPG untuk wilayah Sulawesi Barat, termasuk mekanisme distribusi, pengawasan stok, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Selain itu, dibahas pula isu-isu strategis terkait kebijakan perpajakan BBM yang berpengaruh langsung pada harga bahan bakar dan LPG.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan BBM yang mencukupi bagi masyarakat Sulawesi Barat, terutama di tengah dinamika kebutuhan energi yang terus meningkat.
“Kami berharap hasil dari konsultasi ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan daerah yang lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan PT. Pertamina, serta menghasilkan solusi yang konstruktif bagi permasalahan distribusi BBM, LPG, dan pengelolaan pajak bahan bakar di wilayah Sulawesi Barat.
(Humas dprd Sulbar)
